Jakarta (MI) ~ Sebuah video viral yang disiarkan televisi berita Korea Selatan memperlihatkan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuang ke laut dari atas kapal nelayan Cina jelas sebagai perbudakan dan eksploitasi terhadap awak WNI di kapal tersebut.

Terkait kematian ABK Indonesia yang bekerja di kapal Long Xin berbendera Cina tersebut dikatakan sudah sesuai dengan aturan International Labour International (ILO) atau organisasi buruh internasional. Akan tetapi jika dilihat, bahwa menganggap jenazah manusia dibuang seperti itu sungguh tidak manusiawi

Hal inilah membuat Advokat kondang Togar Situmorang, SH.MH., MAP menjadi prihatin dan geram apa yang dilakukan pemilik kapal Long Xin berbendera Cina itu. “Seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI harus meminta pertanggungjawaban. Sebab ABK yang kita kirim dari Indonesia ke Kapal Cina tersebut ada persyaratan atau dokumen yang diserahkan, dan ada agent dari Indonesia yang mengirimkan atau sebagai penyalur tenaga kerja kita ke Cina, oleh sebab itu harus dilindungi keberadaannya,” papar Togar Situmorang.

Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang melihat adanya overlaping atau tumpang tindih antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Tenaga Kerja mengenai tugasnya. Ini akan menjadi masalah karena meski telah diatur KKP, yang mengurus buruh secara langsung adalah Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini diperparah dengan status Indonesia Indonesia yang belum meratifikasi konvensi ILO 188 tentang pekerja perikanan.

Sebelumnya, beredar video kesaksian beberapa ABK asal Indonesia yang mengaku mendapat perlakuan tak pantas di sebuah kapal berbendara Cina. Mereka, misalnya, mengeluh tak mendapat air minum layak serta jam kerja memadai. Bahkan, dari video itu nampak seorang ABK asing melempar jenazah pekerja Indonesia yang telah meninggal ke laut.

“Selanjutnya, ada dugaan eksploitasi yang harus dibuktikan. Apakah eksploitasi dalam bidang jam kerja, cara kerja atau apa? itu harus diselidiki dahulu. Dan yang menjadi permasalahan selanjutnya ada dugaan dokumen para ABK kita ditahan itu yang mempersulit sebab mereka cuma punya 2 pilihan yaitu antara bertahan atau mati sia-sia di lautan,” jelas Togar Situmorang yang sering disapa “Panglima Hukum”.

CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5 A Renon, Denpasar-Bali itu meminta para penegak hukum di Indonesia serta Kementerian terkait untuk merevisi regulasi dan protokol Internasional supaya tidak dieksploitasi dan karena kejadian ini di wilayah hukum atau teritorial Negara Korea Selatan dimohonkan untuk Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan untuk melakukan investigasi lebih mendalam.

Togar Situmorang yang pernah dinobatkan sebagai The Most Leading Lawyer in Satisfactory Performance of The Years 2019 juga meminta kepada para ABK kita yang masih hidup tolong dipulangkan akan tetapi harus di karantina terlebih dahulu sebab didengar ABK yang meninggal disana karena terkena penyakit menular.

“Selain itu, untuk regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan ini tolong di revisi dan diperkuat supaya jelas kepastian hukumnya. Dan dalam proses pemulangan para ABK kita tolong memakai cara yang persuasif supaya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina tetap terjaga,” tutup Togar Situmorang yang berkantor cabangnya di Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar dan Cabang Jakarta terletak di Gedung Piccadilly room 1003-1004, Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Jakarta Selatan.

MI – 003