Badung-Bali (MI) ~ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung harus segera menindak dan membongkar bangunan liar yang tidak mempunyai izin, sesuai dengan laporan pengaduan warga dimana bangunan dengan konstruksi baja yang dibangun di atas tanah developer Perumahan Puri Sambhanda.

Hal itu dikemukakan Aryanto, selaku pengusaha Transportasi Online (PT. Dwi Sarana Mesari atau Jayamahe Transport), karena merasa dipermalukan oleh salah seorang warga di Perumahan Puri Sambhanda Blok C, Banjar Babakan, Desa Canggu, Kuta Utara, Badung-Bali.

“Ketika saya dan beberapa karyawan pada hari Senin lalu (4/5/2020) berniat membersihkan lingkungan karena sudah hampir setahun ada bata merah dan pasir bercampur sampah di bangunan tersebut. Justru saya malah diteriaki maling (pencuri) oleh tetangga saya,” kata Aryanto kepada wartawan Koran Metro Indonesia Online melalui ponselnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Aryanto hari ini, Rabu 6/5/2020 akan melaporkan permasalahan tersebut secara tertulis kepada Satpol PP Kabupaten Badung. Ketika dihubungi Aryanto mengatakan dan berharap agar Satpol PP Kabupaten Badung agar menindak dan membongkar bangunan liar tak berizin itu. “Bangunan itu berupa konstruksi baja yang dibangun di atas tanah developer atau pengembang perumahan, karena keberadaannya sangat menganggu dan merusak pemandangan,” tambah Aryanto.

Togar Situmorang, SH.MH., MAP selaku Corporate Lawyer dari PT. Dwi Sarana Mesari (Jayamahe Transport) menilai, langkah dari kliennya untuk melaporkan bangunan yang diduga liar tersebut kepada Satpol PP Kabupaten Badung sangat tepat. Mengingat Perda nomor 27 Tahun 2013 pasal 5 ayat (1) bisa dijadikan dasar oleh Satpol PP Badung.

“Saya berharap laporan tersebut ditrerima dan jangan coba-coba lagi Satpol PP Badung untuk ‘main mata’, karena bangunan liar yang berdiri itu sangat meresahkan dan mengganggu klien saya. Ini pengalaman waktu saya pernah bantu klien terkait pembangunan Villa di Tibubeneng, ternyata Satpol PP Badung tidak melakukan apa-apa,” tegas Togar Situmorang yang dijuluki Panglima Hukum.

Togar Situmorang, SH.MH., MAP

Advokat kondang yang pernah meraih penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 itu menyebutkan, pihak Satpol PP Badung hanya memberikan Surat Peringatan (SP) tanpa ada kelanjutan lagi dimana Villa tersebut sudah rampung dan kemungkinan juga ada dugaan sudah diperjual-belikan kepada pihak lain.

“Tentunya sebagai aparatur Negara yang berda di garda terdepan masyarakat untuk penegakkan Perda, Satpol PP Badung harus turut serta mendukung Pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan adil, serta berani menindak hal yang salah tanpa pandang bulu,” papar Togar Situmorang kepada wartawan Koran Metro Indonesia Online lewat telpon genggamnya.

Pengacara handal yang baru saja membuka branch office Law Firm Togar Situmorang di Jakarta, tepatnya di Gedung Piccadilly room 1003-1004, Jln. Kemang Selatan No.99, Jakarta Selatan itu mengungkapkan, Pimpinan Daerah yakni Bupati Badung yang sangat terkenal taat aturan hukum agar ada pemasukan berupa pajak daerah, terutama di saat keadaan sulit pandemi virus Corona.

“Saya akan terus mendampingi klien saya bilamana berniat untuk melakukan proses hukum terkait lahan fasum (Fasilitas Umum) yang digunakan untuk kepentingan pribadi, jelas ada dugaan telah melakukan tindakan yang melawan hukum, saya akan bela klien saya,” pungkas Togar Situmorang.

Sementara menurut informasi dari rekan wartawan di Bali, bahwa Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara belum bisa dikonfirmasi terkait keluhan tersebut. Namun dipastikan Kepala Satpol PP Badung itu akan bijak dan langsung menanggapi laporan masyarakat.

MI – 003