Jakarta (MI) ~ Tanah merupakan harta yang paling berharga dan penting bagi setiap umat manusia. Semenjak dahulu tanah merupakan karunia Tuhan yang sangat fundamental untuk menjaga kelangsungan kehidupan setiap manusia. Hukum tanah di Indonesia bersumber dari hukum adat yang mana setiap sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari masyarakat hukum adat, sepanjang hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Demikian dipaparkan Muhammad Irfan, SH., M.Kn, salah seorang advokat dari Law Firm Togar Situmorang, SH.MH., MAP dalam jurnalnya pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung yang dikirim ke Redaksi Koran Metro Indonesia Online, Selasa (5/5/2020).

Dalam tulisan jurnal itu Muhammad Irfan menyebutkan, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas pokok yang tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (sociale gerechtigheid) bagi seluruh rakyat. UndangUndang Dasar 1945 menjelaskan mengenai hak milik dalam hal menguasai tanah sesuai dengan amanat konstitusional Indonesia, yang dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya di tugaskan kepada Negara Republik Indonesia, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Muhammad Irfan yang lahir 7 September 1992 lebih lanjut memaparkan, hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara atas dasar Hak Menguasai Negara yang bersumber langsung dari Hak Bangsa Indonesia atas tanah. Hak-hak atas tanah primer adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh Negara, dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.

Tanah-tanah yang dikuasai secara individual dengan hak-hak atas tanah yang primer tersebut disebut tanah-tanah hak. Undang-Undang Pokok Agraria mengintruksikan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah, maka sudah sengat jelas pemerintah dalam hal ini perlu menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan hak primer tesebut maka hukum agraria nasional  Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, dalam rangka mewujudkan implementasi kepastian hukum bahwa “Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku alat pembuktian yang kuat”. Oleh pemerintah dikeluarkan peraturan pelaksana untuk mewujudkan hal tersebut  yaitu dengan dikeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sekarang telah di ubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Muhammad Irfan, advocate associate pada Lawfirm Togar Situmorang yang branch officenya di Gedung Piccadilly room 1003-1004, Jln. Kemang Selatan No. 99, Jakarta Selatan itu dalam abstrak jurnalnya disebutkan, tercapainya kepastian hukum hak atas tanah merupakan sasaran tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pemegang hak, dan untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut telah ditetapkan lembaga rechtsverwerking di dalam PP No.24 Tahun 1997 yang memberi batas waktu hingga 5 tahun Sertifikat masih dapat digugat oleh pihak lain.

“Namun dalam kenyataannya setiap orang yang merasa memiliki bukti yang cukup masih diberi kesempatan untuk mematahkan kebenaran data yang tertuang dalam Sertifikat meskipun masa 5 tahun sudah terlampaui,” papar Muhammad Irfan yang pernah menjabat Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Notariat (IMNO) – S.2 Universitas Padjajaran Bandung.

Tujuan penelitian ini, dipaparkan Muhammad Irfan yang pernah menerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), untuk menemukan argumentasi hukum mengenai kepastian hukum hak atas tanah dalam sistem pendafataran tanah negatif berdasarkan PP 24 Tahun 1997. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif.

Hasil pembahasan daripada penelitian ini adalah (1) Penegakan lembaga rechtsverwerking di Indonesia belum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, ini terbukti dengan dijumpainya gugatangugatan terhadap sertifikat dipengadilan negeri atau pun pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun bukan berarti sertifikat hak atas tanahtidak menjamin kepastian hukum, karena sertifikat diakui sebagai alat bukti hak yang kuat, sepanjang tidak ada putusan hakim yang mematahkan kebenaran data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam Sertifikat.

“Dan untuk nomor 2, Sistem pendaftaran negatif sesungguhnya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak yang sejati tidak akan kehilangan haknya, sehingga secara sepintas lembaga rechtsverwerking tidak berpengaruh terhadap kepastian hukum hak atas tanah,” pungkas Muhammad Irfan yang berpengalaman sebagai corporate legal di beberapa perusahaan.

Untuk melihat dari paparan tulisan tersebut, naskahnya bisa dilihat KLIK DISINI

MI – 003