Denpasar (MI) – Salah satu driver online yang tergabung di Jayamahe Transport yaitu Subakti pada tanggal (29-04-2020) memohon restrukturisasi kepada MNC Finance tetapi di tolak tanpa alasan yang jelas. Subakti mengeluhkan upayanya untuk meminta keringanan atau restrukturisasi kepada MNC Finance berbuah penolakan.

Disampaikan melalui surat balasan tertanggal 17 April 2020 yang menyatakan bahwa MNC Finance belum dapat menyetujui permohonan Restrukturisasi yang bersangkutan dikarenakan belum memenuhi kriteria dari OJK dan kebijakan internal PT. MNC Finance mengenai restrukturisasi.

‘Selama ini, saya membiayai cicilan mobil yg saya pakai untuk Transport online tersebut murni dari bekerja sebagai driver online di Jayamahe Transport yang saat ini adalah nol penghasilan. Sedangkan untuk makan sehari-hari, kami sekeluarga hanya mengandalkan jualan gorengan. Dimana juga saat ini, hasil dari berjualan gorengan tersebut tidak maksimal dikarenakan jualan kami dibatasi oleh waktu hanya bisa berjualan sampai pukul 20.00,” ucap subakti sambil terisak.

Ditengah rasa putus asa tersebut, Subakti berkeluh kesah kepada Aryanto, pimpinan dari Jayamahe Transport (PT. Dwi Sarana Mesari). Tak tega melihat penderitaan drivernya, Aryanto menyarankan kepada subakti untuk meminta bantuan hukum kepada sahabatnya, yaitu Bapak Togar Situmorang, SH, MAP. Yang dikenal dimasyarakat sebagai Panglima Hukum, dan biasa membantu masyarakat kecil yang tertindas secara cuma-cuma (tanpa bayar).

Dihubungi secara terpisah, pengacara kondang Togar Situmorang, SH, MH, MAP. membenarkan kejadian tersebut, bahwa ada rakyat kecil yang berprofesi sebagai driver online dan istrinya yang berjualan gorengan telah datang ke firma hukumnya, di Jl. Gatsu Timur no.22, Denpasar. Dan telah memohon bantuan hukum secara cuma-cuma, dikarenakan sudah tidak ada kepedulian dari pemerintah dan juga wakil rakyat, yang selama ini dirasakan oleh Subakti.

Togar Situmorang, SH.MH., MAP menerima pengaduan dan permintaan bantuan hukum Sdr. Subakti.

Seharusnya, para finance itu tunduk dan mengikuti instruksi dari presiden Jokowi yang sudah menyatakan bencana luar biasa Corona virus sebagai bencana nasional non-alam, melalui Keppres No.12 tahun 2020, dan dengan demikian maka keadaan yang di maksud sebagai force majeure sudah terpenuhi. Keputusan ataupun kebijakan yg dikeluarkan oleh finance tidak seharusnya berlawanan dengan upaya pemerintah, khususnya presiden Jokowi, untuk membantu perekonomian rakyat kecil, lebih-lebih di tengah bencana luar biasa Corona virus, cetus Aryanto.

Saat ini, seharusnya pemerintah, dan juga DPR yang seharusnya membantu rakyat kecil seperti Subakti sangat dibutuhkan, akan tetapi, bantuan dari pemerintah dan juga wakil rakyat yg terpilih seolah kehadiran nya tidak dirasakan oleh Subakti.

Dengan kondisi yg demikian, membuat hati nurani Togar Situmorang, SH.MH., MAP, pengacara yang pernah dinobatkan sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance of The years 2019 tersentuh dan merasa bersedih. Ternyata masih ada perlakuan dan ketidakadilan yang diterima oleh rakyat kecil.

”Walaupun tanpa dibayar, kami dari Law Firm Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Telah menerima permohonan saudara Subakti untuk melakukan pendampingan dengan menunjuk team associate nya, yaitu saudara Sabam Nainggolan, SH, Rudi Hermawan, SH, dan Arya Wijaya, SH untuk mendampingi yang bersangkutan,” tegas Togar Situmorang kepada wartawan Koran Metro Indonesia melalui ponselnya, Rabu malam.

Inilah bukti nyata bahwa kehadiran Togar Situmorang, SH, MH, MAP. di tengah-tengah masyarakat Bali yang membutuhkan bantuan hukumnya. Lawfirm Togar Situmorang telah membuka branch officenya di Jakarta, Gedung Piccadilly room 1003-1004, Jln. Kemang Selatan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Togar Situmorang menyarankan untuk PT. MNC Finance maupun seluruh Finance yang ada untuk memberikan Restrukturisasi atau memberikan keringanan terhadap debitur ditengah pandemi Covid 19 ini. Karena wabah virus corona ini merupakan bencana nasional non alam yang sedang dialami masyarakat Indonesia.

Dimana akibat dari pandemi ini Negara mengalami kemerosotan ekonomi serta yang paling berdampak dari hal ini adalah masyarakat kecil khususnya yang berkecimpung langsung di dunia Pariwisata. Selain dari implikasi wabah ini, masyarakat sangat membutuhkan atensi dari Pemerintah Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang benar-benar nyata dan bisa meringankan keluhan masyarakat kecil kita.

Seperti instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo terkait stimulus dan relaksasi pada sektor kredit perbankkan, lembaga keuangan non bank atau pun finance diwajibkan untuk memberikan relaksasi ataupun reschedule ulang kepada konsumen-konsumen yang memang terdampak oleh kejadian KLB Corona Virus ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK RI No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Virus Corona Diseas 2019 atau disingkat Covid-19.

‘’Kebijakan-kebijakan dari Pemerintah inilah yang seharusnya harus benar-benar diterapkan oleh Bank atau Finance untuk bisa meringankan keluhan masyarakat kecil dan apabila ada lembaga pembiayaan yang tidak mau mengikuti kebijakan ini, harus segera diberikan peringatan,” tegas Togar Situmorang,S.H., M.H., M.A.P, Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur.

Dari nara sumber juga menyebutkan, bahwa beberapa perusahaan Finance ikut prihatin atas kejadian yang menimpa Subakti, bahkan ada beberapa tokoh masyarakat ikut mengecam atas tindakan yang dilakukan PT. MNC Finance dan sungguh tega dan kejam.

”Sungguh sangat ironis dan menjadi prihatin dikala Covid-19 sedang mewabah seluruh negeri dan juga anjuran Presiden RI tentang keringanan cicilan kendaraan bagi pencari nafkah di atas roda, dapat dikategorikan tidak punya perasaan dan sangat tega kalo MNC Finance tidak memberikan keringanan tersebut,” ujar tokoh masyarakat yang tidak ingin disebut namanya itu.

MI – 003