Simpang Empat (MI) – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin pada pekan depan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat Etris Dsem di Simpang Empat, Rabu mengatakan bantuan itu untuk warga miskin yang tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan dan penerima kartu para kerja.

“Kita menargetkan pekan depan akan disalurkan dari dana desa,” katanya.

Ia mengharapkan kepada pemerintahan nagari atau desa dan badan musyawarah nagari sudah melaksanakan musyawarah untuk penetapan penerima BLT, sehingga minggu depan dapat disalurkan.

Untuk penerima, diutamakan warga miskin dan kehilangan mata pencarian dampak dari COVID-19.

Ia menjelaskan sejauh ini, anggaran dana desa tahap satu sebesar 40 persen dari total anggaran sudah diterima oleh setiap nagari yang ada dan sudah dicairkan.

Dengan rincian sebanyak 35 persen untuk BLT dan lima persen untuk bayar honor kader Posyandu, guru PAUD dan guru TPA.

“Untuk kegiatan lainnya sementara waktu ditunda dahulu pelaksanaannya. Saat ini pemerintah lebih mengutamakan dan fokus pada penanganan COVID-19,” sebutnya.

Ia menegaskan dalam pelaksanaan musyawarah nagari harus mengundang pihak terkait diantaranya kepala jorong dan tokoh masyarakat secara bergiliran.

Hal itu dilakukan mengingat adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti Physical Distancing dalam setiap pertemuan.

Ia juga mengingatkan agar dalam kegiatan rencana pembangunan fisik yang ada di nagari, harus memperhatikan terlebih dahulu situasi perkembangan COVID-19.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintah Nagari Pasaman Barat Jon Wilmar menjelaskan, dalam situasi pandemi tersebut tidak ada kegiatan fisik di setiap nagari. Pemerintah lebih mengutamakan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19.

Sedangkan terhadap Anggaran Dana Nagari (ADN) di setiap nagari defenitif yang ada di daerah itu sudah dicairkan, namun anggaran yang dicairkan untuk penanganan COVID-19.

“Untuk nagari persiapan, anggaran yang diberikan hanya untuk gaji pegawai, tunjangan, dan operasional sehari-hari kantor,” katanya.

Ia tudak menutup kemungkinan bisa saja anggaran pendapatan nagari sebesar 50 persen nantinya digunakan untuk BLT. Namun itu tergantung hasil putusan musyawarah nagari masing-masing.

MI – 097