Jakarta (MI) ~ Pernyataan usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly terkait pembebasan narapidana tindak pidana korupsi selama pandemi Virus Corona Covid-19, menjadi sorotan berbagai pihak.

Untuk mewujudkan wacana itu, Menkumham berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012,” kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Sebelumnya, Yasonna menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan Menteri tersebut dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara.

Yasonna menyatakan, isu itu ia kemukakan agar penghuni lembaga permasyarakatan dapat terhindar dari Virus Corona dengan adanya pengurangan jumlah napi. “Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua,” ucap Yasonna Laoly.

Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang, SH,MH,MAP menilai apabila pembebasan para narapidana di Lapas itu karena kepenuhan kapasitasnya dalam ruangan dan itu akan membuat penyebaran virus covid-19 atau corona tersebut akan lebih cepat menyebar antara penghuni lapas melalui interaksi, mungkin alasan tersebut bisa diterima oleh masyarakat. “Akan tetapi apabila bagi narapidana korupsi kita akan bertanya kembali tentang usulan itu,” ucap Togar Situmorang yang sering disapa “Panglima Hukum” itu.

Kepada wartawan Metro Indonesia Online (Senin 6/4/2020), Togar Situmorang mengatakan, jika dilihat di lapangan memang ada lapas yang kondisinya memang tidak manusiawi. Bahkan, para napi bergantian tidur dengan napi lain karena kelebihan kapasitas. Secara prinsip alasan ini sangat bisa diterima.

“Kondisi lapas kita memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidur bergantian. Tetapi sel tahanan bagi napi koruptor berbeda dengan tahanan lain tidak bertumpuk. Jelas alasan ini menjadi mengada-ada dan hanya akal-akalan saja,” papar Togar Situmorang yang lahir di Jakarta.

Menurut Panglima Hukum yang juga Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur itu, alasan pembebasan napi koruptor untuk penghambatan penyebaran Covid-19 tidak relevan.

“Pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran covid 19 di Lapas menjadi tidak relevan, karena angkanya sangat kecil dibanding napi lain,” kata Togar  Situmorang,SH,MH,MAP yang juga Ketua Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengkot POSSI) Kota Denpasar.

Togar Situmorang mengatakan, usulan Yasonna Laoly ini menimbulkan kecurigaan dari para pegiat antikorupsi dan ini wajar, jika kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja, pada kesempatan ini memberikan pesan kepada bapak Menteri Yasonna Laoly untuk membuka dulu ke depan publik bagaimana kondisi sel untuk napi koruptor di Indonesia terutama LP Suka Miskin, Bandung. Dimana mantan pejabat kumpul menjalan kan vonis penjara seperti Bapak Setya Novanto dan kemungkinan besar kadang bisa juga mereka plesiran atau makan di restoran padang dan mendapatkan fasilitas istimewa.

“Saya berharap Bapak Menkumham untuk mengkaji ulang regulasi tersebut, jangan sampai karena ada kepentingan tertentu alasan Covid 19 jadi bisa seenaknya membuat regulasi untuk mendapatkan keringanan atau remisi, bahkan membebaskan para narapidana koruptor,” tambah Advokat Togar Situmorang.

Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm TOGAR SITUMORANG, Jl. Tukad Citarum No. 5 A Renon (pusat) dan cabang Denpasar, Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar, Cabang Jakarta terletak di Gedung Piccadilly Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Room 1003-1004, Jakarta Selatan.

MI – 003