“Ini untuk kepentingan umum, kita tahu bukan sekelompok orang tetapi bangsa, negara dan masyarakat,” kata Sunraizal Inspektur Jenderal Kementian agraria dan Tata Ruang/ BPN (Badan Pertahanan Nasional) di kantor Pertanahan Jakarta Timur, Kamis (26/9/2019).

Sebab menurut Sunraizal, masalah pembebasan lahan tersebut sempat terkatung-terkatung lantaran adanya sejumlah permasalahan.

“Permasalahannya ada yang tingkatnya ringan, sedang dan berat. Misalnya ada lahan tapi persyaratannya administrasinya berupa surat-suratnya masih kurang. Sementara untuk tingkat berat, lahan ada, surat-surat lengkap tapi kepemilikannya masih bersengketa,” ujarnya.

“Terutama dalam penggunaan dana Apbn untuk dana pengadaan tanah tersebut harus dipertangungjawabkan, baik akuntabilitas maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita mendapat amanah bebaskan tanah,” sambungnya.

Kepada masyarakat, Sunraizal meminta agar mengikhlaskan lahannya untuk digunakan sebagai kepentingan umum. “Mudah-mudahan ikhlas, karena untuk kepentingan umum, bangsa dan negara karena nanti juga akan dinikmati anak dan cucu kita kelak,” tutur Sunraizal.

Hal ini sebagai respons atas BPN Jakarta Timur yang menggelar acara Closing Ceremony Pengadaan Tanah Jalan Tol Sunter-Pulogebang yang dilaksanakan oleh P2T Jakarta Timur dan P2T Jakarta Utara.

Di tempat yang sama, Kadiv Pengendalian Pengadaan Lahan Dan Hubungan Lembaga PT JTD (Jakarta Tollroad Development), Hery, mengucapkan terima kasih kepada, Kanwil BPN DKI Jakarta, P2T Jakarta Timur & Jakarta Utara, PPK, Pemprov DKI Jakarta, Lurah, terutama warga yang mendukung penuh pembangunan jalan tol sebagai proyek startegis nasional.

“Pemberian ganti untung dapat berjalan sukses karena dukungan penuh dari warga,” tuturnya.

Hal yang sama disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Asih Nirbianti ST. Pihaknya merasa lega dengan terselesaikannya permasalahan dengan warga Cakung Barat yang tergabung Forwacaba.

Sebab sebelumnya, warga sempat mengadukan masalah pembebasan lahan tersebut pada Komnas HAM, Ombudsman dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

“Saya bersyukur bisa selesaikan melalui kordinasi bersama Pemerintah dengan masyarakat Jakarta Timur yaitu Forwacaba. Karena sebelumnya sempat viral, sebab sampai ada aduan ke Komnas HAM, Ombudsman, Kementian PUPR,” jelasnya.

“Namun permasalahan akhirnya bisa diselesaikan melalui kordinasi yang baik. Dengan kelancaran tersebut, BPN akan segera tindaklanjuti dengan sertifkat, saat ini sudah ada 10 SHM,” urai Asih.

Sementara salah seorang warga Cakung Barat yang tergabung dalam Forcawaba, Haris Safrizal, mengaku sebagian warga sudah mengikhlaskan lahannya untuk dipergunakan untuk kepentingan umum.

“Prosesnya panjang dengan dinamika di lapangan namun bisa diselesaikan oleh petugas terutama dari PT JTD, dan jajaran BPN serta PPK Pengadaan Tanah Tol Sunter-Pulogebang. Kita sangat bersyukur Alhamdulillah atas semua pekerjaan profesional dan pengayoman yang selama ini,” sebut Haris.

Haris mengimbau kepada masyarakat lainnya yang juga lahannya terkait dengan pembangunan fasilitas umum, agar tidak berpikiran negatif dahulu sebelum berkordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal itu perlu dilakukan agar semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya campur tangan pihak lain yang memperkeruh permasalahan.

“jangan takut sharing saja sama pihak terkait. Karena saya yakin kalau berbuat aneh-aneh bisa bermasalah nantinya. Jadi ngga mungkin dia menyimpang. Misal ada masalah yang kecil-kecil atau ada indikasi oknum, ketemu dengan pihak terkait dulu setelah itu baru masalahnya bisa clear,” pungkas Haris.
(ma)